LANGKAH TEGAS DALAM PENEGAKAN HUKUM BARANG KENA CUKAI (BKC) ILEGAL
Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum terhadap perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di wilayah Kota Madiun, Direktorat Jenderal Polisi Pamong Praja Linmas mengadakan sosialisasi tentang kebijakan umum penyelenggaraan TIBUM TRANMAS melalui tindakan Penyidikan, Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Barang Kena Cukai. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Dirjen Pol PP Linmas Irwan, yang memberikan pengarahan penting kepada para peserta dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun. ( Jumat, 16/06/2023 bertempat di Nava jalan Grojogan sewu pintu III Ngunut Lor, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
Dalam sambutannya, Perwakilan Dirjen Pol PP Linmas, Irwan menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Ia menjelaskan bahwa pemetaan dan koordinasi dengan instansi terkait perlu dilakukan untuk menjalankan implementasi dan pelaksanaan dana DBH-CHT. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kegiatan penegakan hukum terkait Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.
Salah satu instansi yang juga berperan penting dalam program DBH-CHT adalah Kantor Bea dan Cukai Madiun. Dalam acara ini, perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Cahyo Wibowo, SE menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Madiun juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan sinergi antara Satpol PP Dan Damkar Kota Madiun dan Kantor Bea dan Cukai Madiun, diharapkan penegakan hukum terhadap perdagangan BKC ilegal dapat ditingkatkan secara efektif.
Walikota Madiun, Drs H Maidi.,SH.,MM.,M.Pd berharap kepada yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum BKC ilegal. Dengan meningkatnya koordinasi dan sinergi antara instansi terkait, diharapkan upaya pemberantasan perdagangan BKC ilegal akan semakin efektif, memberikan dampak positif bagi perekonomian Kota Madiun serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas.
Salam Praja Wibawa Dan Salam Yudha Brama Jaya
@pemkotmadiun_
@madiuntoday.id
@satpolpp_jatim
@ditpolpp_linmas
@ditpolpplinmas_kemendagri
#pemkotmadiun
#madiunkotapendekar