Penyetaraan Persepsi Dalam Melakukan Tindak Lanjut

Penyetaraan Pesepsi dalam pengelolaan anggaran DBHCHT di Kota Madiun itu diselesaikan dalam rapat yang dipimpin oleh Dr. Supriyono, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan, pada sesi konsultasi publik di Aula Praja Wibawa Kota Madiun.

Sebelumnya Satpol PP Dan Damkar tidak terlibat dalam pengelolaan DBHCHT ini, namun dalam pemberitahuan yang diterima pada 24 Juli 2022, Satpol PP dan Damkar mendapat tugas tambahan untuk mengelola DBHCHT ini.

Dr Supriyono mengatakan: “ Sesuai notifikasi yang diterima pada Juli, Bulan lalu, Satpol PP Dan Damkar sebenarnya sudah menindaklanjuti dan prosesnya sudah berjalan 90% meski begitu kita juga harus terus berkoordinasi dengan tim lama maupun tim baru agar kesulitan yang ditemui di masa lalu bisa teratasi, dan terkait penyerapan anggaran kemudian bisa dimaksimalkan lagi.

Dalam rapat tersebut telah melibatkan tim DBHCHT lama dan baru yang terdiri dari : Bagian Perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkukm), BKAD, Dinas Sosial PPPA, Dinkes PPKB, RSUD, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

Dalam hal ini Satpol PP Dan Damkar merupakan sebagai OPD pengguna yang mendapatkan pelimpahan dari Bagian Perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dan ditambahkan lagi dari Diskominfo yang juga nilainya luar biasa.

” Maka juga paling penting tetap berkoordinasi dengan Walikota Madiun dan sehubungan dengan kondisi seperti itu juga kita sampaikan ke dewan agar diberikan petunjuk terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan ” Tambahnya


@pemkotmadiun_
@satpolpp_jatim
@ditpolpp_linmas
@ditpolpplinmas_kemendagri
DitpolppLinmas
@ditjenbinaadwil

Dokumantasi Lain Klik Disini