| NO | PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MADIUN | DOKUMEN |
| 1. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; |  |
| 2. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; | |
| 3. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; | |
| 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; | |
| 5. | Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata ; 244 | |
| 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; | |
| 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; | |
| 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ; | |
| 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; | |
| 10. | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985 tentang Tanda Anggota Pertahanan Sipil; | |
| 11. | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Kartu Tanda Anggota Pertahanan Sipil yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985; | |
| 12. | Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun; | |
| 13. | Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2013; | |
| 14. | Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; | |
| 15. | Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; | |