Satpol PP dan Damkar Kota Madiun bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggelar operasi penegakan hukum terkait barang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. Operasi ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah serta mengendalikan peredaran barang-barang tertentu.
Operasi tersebut melibatkan berbagai instansi, termasuk Polres Madiun, Kodim 0803 Madiun, Pom AD, Kejaksaan Negeri Madiun, dan Dinas Perdagangan Kota Madiun. Selain menjaga ketertiban, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Sentot Prawirodirjo Kota Madiun terus berlanjut sebagai respons atas banyaknya pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun.
Beberapa keluhan yang disampaikan meliputi kemacetan lalu lintas di sekitar area tersebut, adanya minuman keras (miras), serta keluhan dari pemilik sawah yang merasa kesulitan mengakses lahan mereka karena terhalang oleh PKL (19/9/2024).
Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono, S.STP., M.Si, menyampaikan apresiasi kepada para PKL yang berjualan di lokasi tersebut. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa jika jumlah PKL terus bertambah hingga melebihi kapasitas, proses penataan akan semakin sulit.
Ka Satpol PP dan Damkar mengimbau para PKL untuk bekerja sama dalam penataan agar kegiatan ekonomi di area tersebut tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah baru.
Penataan PKL yang berlokasi di Kelurahan Manisrejo dihadiri oleh Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun, Camat Taman, serta Lurah Manisrejo. Dalam pertemuan tersebut, para PKL sepakat untuk mendukung proses penataan yang bertujuan menciptakan Ketentraman dan Ketertiban dan kenyamanan bagi semua pihak.
Merdeka! Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun menggelar acara pembinaan dan fun game yang berlangsung meriah di Rowo Bening. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran Satpol PP, Damkar, Linmas, serta Dharma Wanita.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.SI menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran dan staf yang telah turut serta dalam memeriahkan HUT RI ke-79. “Alhamdulillah, semua kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Kekompakan yang luar biasa dari anggota Satpol PP, Damkar, dan Linmas patut diapresiasi,” ujarnya(28/08).
Beliau juga menegaskan pentingnya menjaga semangat kemerdekaan dengan menjalankan tugas-tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.
“Mari kita isi peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia ini dengan terus bersemangat dalam menjalankan tugas kita. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun,” tutupnya.
Hari ini, di Alun-Alun Kota Madiun, berlangsung Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan penuh khidmat dan semangat kebangsaan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun turut serta sebagai peserta upacara serta berperan aktif dalam pengamanan acara bersejarah ini(17/08).
Setelah upacara, suasana semakin meriah dengan berbagai pertunjukan Tari Kolosal dengan tema “Pesona Indonesia Madiun Mempesona”, diikuti oleh demonstrasi taktis dari Yonko 463 Kopasgat. Tak ketinggalan, aubade dari siswa SMAN 1 Kota Madiun menghiasi alun-alun dengan harmonisasi suara yang indah, serta Spenda Art and Cultural Carnival yang menampilkan kekayaan budaya lokal.
Mari kita isi momen kemerdekaan ini dengan penuh rasa syukur atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 79 tahun. Sebagai bentuk rasa cinta dan terima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi tanah air Indonesia, kita harus melanjutkan semangat perjuangan mereka.
Dirgahayu Indonesiaku yang ke-79! Semangat perjuangan harus terus membara dalam membangun bangsa dengan mencetak generasi emas, generasi yang unggul untuk “ Nusantara Baru, Indonesia Maju”.
Pegawai Satpol PP dan Damkar Kota Madiun melaksanakan Bimbingan Teknis Pengumpulan Informasi BKC Hasil Tembakau illegal. Kegiatan bimtek sendiri berlangsung di Hotel Khas Malioboro Yogyakarta.
Pj wali kota yang juga mengikuti bimtek pra pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal tersebut secara virtual dari Rumah Dinas Wali Kota Madiun, pada Rabu (24/7) berpesan untuk tidak membeli barang kena cukai ilegal karena merugikan negara.
“ Kalau misalnya rokok, ya beli rokok dengan cukai asli. Jangan rokok ilegal. Kenapa barang-barang itu dikenakan cukai tinggi, karena memang tidak baik untuk kesehatan. Kalau memang dirasa mahal, lebih baik ya mulai mengurangi kalau bisa berhenti merokok,’’ ujarnya.
Madiun, 15 Mei 2024 – Selama tiga hari terakhir, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun telah melaksanakan operasi pasar untuk menertibkan barang-barang ilegal yang melanggar Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban. Pada hari ini, Rabu, 15 Mei 2024, operasi yang dilaksanakan di kecamatan taman tersebut berhasil mengamankan sejumlah barang ilegal.
Barang-barang yang diamankan meliputi: 155 botol minuman beralkohol dalam kemasan 500 ml, 69 botol minuman beralkohol dalam kemasan 1500 ml, 17 bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai, 20 botol BKC MMEA, 5 botol BKC MMEA merk Kawa-Kawa tanpa dilekati pita cukai, 8 botol BKC MMEA merk Alexis tanpa dilekati pita cukai, 9 botol MMEA merk Anggur Merah tanpa dilekati pita cukai.
Operasi ini dipimpin oleh Kabid Penegakkan Peraturan Perundang – Undangan, Yanu Budilarto, S.STP.,M.Si dan melibatkan kerjasama antara Satpol PP dan Damkar Kota Madiun dengan Bea Cukai, Polres Madiun Kota, Kodim 0803 Madiun, Kejaksaan Negeri Madiun, dan Dinas Perdagangan Kota Madiun.
“Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat Kota Madiun,” ujar Kabid Penegakkan Peraturan Perundang – Undangan Yanu Budilarto, S.STP.,M.Si.
Operasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai instansi terkait untuk memerangi peredaran barang ilegal dan memastikan keamanan serta kenyamanan bagi warga Kota Madiun.
Satpol PP Dan Damkar Kota Madiun – Kemarin, pada hari Rabu, 27 Maret 2024, diadakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kerja sama antara berbagai instansi terkait dalam penegakan hukum, khususnya terkait peran Polri dan PPNS di wilayah Kota Madiun.
Tema yang diangkat dalam rapat adalah mengenai sinergitas peran antara tugas Polri dan PPNS dalam upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman melalui langkah-langkah persuasif yang memperhatikan konteks sosial, budaya, agama, dan tokoh masyarakat setempat.
Narasumber dari Polres Madiun Kota, yang diwakili oleh Kasat Reskrim dan wakilnya, menjelaskan terkait dengan KUHAP yang memberikan kewenangan penyidikan pidana kepada Penyidik Polri dan PPNS.
Dalam penyampaiannya, Kejaksaan Negeri juga turut berperan dalam memberikan pandangan tentang peran jaksa penuntut umum dalam pola koordinasi dengan PPNS dalam penanganan perkara.
Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si menyampaikan bahwa sinergitas dan kolaborasi antarinstansi menjadi langkah awal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penegakan peraturan daerah. Dengan terjalinnya silaturahmi dan koordinasi yang baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi mereka yang taat pada hukum, sambil tetap menegakkan keadilan bagi pelanggar.
Dan beliau juga memberikan apresiasi kepada narasumber dari Polri, Kejaksaan, serta seluruh peserta yang telah memberikan masukan dan pemikiran yang sangat berharga dalam meningkatkan kompetensi serta kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi pemerintah daerah.
Hari ini Satpol PP dan Damkar Kota Madiun melaksanakan himbauan dari Walikota terkait ketaatan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, khususnya dalam menghormati Bulan Suci Ramadhan.
Yanu Budilarto, S.STP.,MM, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 terkait pengaturan aktivitas usaha selama bulan suci tersebut. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, dan Pemadam Kebakaran.
Roby Kristanto, SH Kasi Penyelidikan dan Penindakan yang bertugas, menyampaikan pesan kepada para pengusaha dan PKL bahwa mereka masih diperbolehkan untuk berjualan, namun dengan beberapa penyesuaian. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ka Satpol PP dan Damkar, pengusaha makanan diminta untuk memberikan penutup atau tidak menempatkan kursi di luar dan tidak memfasilitasi makan dan minum pelanggan di tempat terbuka.
Himbauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjualan tetap berlangsung, namun dengan memperhatikan ketertiban dan kepatuhan terhadap Peraturan Walikota. Para PKL diingatkan agar menyesuaikan aktivitas berjualan mereka agar tidak menarik perhatian secara berlebihan dari luar, dengan memastikan bahwa arus jual beli berjalan lancar dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Kota Madiun, 21 Februari 2024 – Pada hari ini, Satpol PP Dan Damkar Kota Madiun menggelar rapat koordinasi untuk membahas penataan pedagang kaki lima terutama di Alun-Alun. Rapat ini bertujuan untuk menata dan memperbaiki kondisi kota agar tetap menguntungkan warganya dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Atas izin Ka Satpol PP dan Damkar Kota Madiun dalam rapat hari ini dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP dan Damkar menyampaikan arahan dari Walikota Madiun untuk merapikan Alun-Alun, khususnya terkait pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area tersebut. Keinginan ini diwujudkan dengan mengundang paguyuban PKL, Dinas Perdagangan dan Perkim, serta Satpol PP untuk bersama-sama menentukan langkah-langkah yang perlu diambil.
Beliau juga menyoroti jam aktivitas PKL, yang sebelumnya diperbolehkan berjualan setiap hari, namun kini akan dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu hanya pada hari Sabtu dan Minggu.
Poin-poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain:
– Aturan berjualan di Alun-Alun akan ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku, dengan pedagangan hanya diperbolehkan pada hari Sabtu dan Minggu.
– Dinas Perkim disarankan untuk mengunci atau digembok portal Alun-Alun sebagai langkah untuk mengontrol akses.
– Dinas Perdagangan akan melakukan pendataan dan membina pedagang yang beralamat di Kota Madiun dan mencarikan tempat untuk relokasi.
– Satpol PP akan bertanggung jawab dalam menertibkan PKL yang melanggar aturan, dan PKL yang masih berjualan akan segera ditertibkan.
– Pengurus paguyuban PKL setuju dengan aturan tersebut dan siap mendukung kebijakan yang telah disepakati.
– Rapat juga mencapai kesepakatan bahwa PKL yang berjualan di tengah Alun-Alun akan dialihkan. Selain itu, meja dan kursi yang ditinggalkan oleh PKL perlu ditertibkan sesuai petunjuk dari pimpinan.
Rapat juga menyoroti pentingnya penegakan aturan, khususnya terkait sanksi bagi pelanggar. Data pelanggar akan dicatat untuk memastikan konsekuensi yang tegas dapat diberlakukan.
Suasana perayaan tahun baru 2024 di Kota Madiun dirayakan dengan meriah, diwarnai dengan kehadiran ribuan warga dan pengunjung yang memadati Jalan Pahlawan.
Kemeriahan malam pergantian tahun semakin terasa dengan partisipasi aktif petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun yang mendampingi Walikota Madiun.
Jalan Pahlawan yang menjadi pusat perayaan terlihat dipenuhi dengan kerumunan orang yang antusias menyambut tahun baru. Walikota Madiun, bersama dengan petugas Satpol PP dan Damkar, berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi cahaya dari berbagai hiasan dan kembang api yang mewarnai langit malam.
Selain mendampingi walikota, petugas Satpol PP juga aktif melakukan pengaturan terhadap pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Pahlawan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan ketertiban dalam perayaan, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
Perayaan tahun baru di Kota Madiun tahun 2024 tidak hanya menjadi momen pembuka lembaran baru, tetapi juga sebagai contoh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan damai.
Dalam rangka menyambut pergantian tahun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun turut serta dalam pelaksanaan apel bersama pengamanan perayaan tahun baru. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur instansi, seperti Dishub, Dinas Perdagangan, LH, Perim, BPBD, serta TNI dan Polri.
Apel bersama ini menjadi wujud sinergi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Madiun selama perayaan tahun baru. Petugas yang hadir di lapangan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga warga dapat merayakan pergantian tahun dengan aman dan damai.
Walikota Madiun memberikan pesan khusus kepada peserta, menekankan pentingnya bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Walikota menegaskan bahwa tugas ini merupakan tugas mulia yang akan membawa nama baik kota.
Keramahan, kesantunan, serta sapaan yang ramah kepada pengunjung menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
“Dalam kondisi seperti ini, diperlukan perjuangan ekstra untuk memastikan keadaan yang aman dan nyaman bagi warga serta pengunjung. Pergantian malam nanti akan menjadi momen evaluasi kita bersama,” ujar Walikota.
Selain itu, Walikota juga menyampaikan harapannya agar Damkar ditempatkan di lokasi keramaian seperti alun-alun untuk mengantisipasi dan merespons cepat apabila terjadi kejadian darurat.
“Selamat menjalankan tugas menyambut tahun baru. Tahun 2024 harus menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya, pasti kesejahteraan akan meliputi kita semua” tandas Walikota Madiun dengan penuh semangat(31/12)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun (21/12) bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan barang milik negara (BMN) hasil penindakan Kantor Pelayanan Pabean C Madiun. Aksi ini berlangsung di Jalan Bolodewo No. 1, sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan memberantas peredaran barang ilegal di wilayah tersebut.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari 79 penindakan yang dilakukan dalam periode tahun 2021, khususnya bulan Maret hingga Oktober 2023. Jumlah barang ilegal yang dimusnahkan mencapai 2.52.860 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM), serta 20.8 liter (MMEA).
Total penerimaan negara yang seharusnya diperoleh dari barang-barang ilegal ini mencapai Rp 1.973.815.877.
Iwan Hermawan, Kepala Kantor Bea Cukai, menyampaikan bahwa pemusnahan barang pada periode 2021 baru dapat dilakukan setelah menyelesaikan proses penyidikan. Proses tersebut membutuhkan konfirmasi dengan kantor pusat sebelum dapat dilakukan pemusnahan.
Dari 79 penindakan tersebut, tersebar di lima wilayah, yaitu Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Kota Madiun. Di wilayah Madiun sendiri, tercatat 48 penindakan, sedangkan di Pacitan nihil atau tidak ditemukan penindakan.
Iwan Hermawan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli, mendistribusikan, mengedarkan, atau menjual rokok ilegal. Selain merugikan penerimaan negara, tindakan ini juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai.
Beliau menekankan pentingnya kerjasama dengan masyarakat dalam memberantas rokok ilegal dengan memberikan informasi kepada Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Kantor Bea Cukai Madiun, atau aparat penegak hukum lainnya seperti Polri, Kejaksaan, dan TNI. Semua pihak diimbau untuk berpartisipasi dalam upaya menggempur peredaran rokok illegal.
Kota Madiun,- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun bersama dengan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Dinas Perdagangan Provinsi dan kota Madiun, Biro Hukum Provinsi, dan Perekokesra Kota madiun telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait pendistribusian Tabung LPG 3 Kg menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban dan mengawasi penggunaan LPG 3 Kg di wilayah Kota Madiun, dengan memperhatikan kebijakan Pembatasan Penggunaan LPG 3 Kg berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023. Pembatasan penggunaan LPG 3 Kg berlaku untuk rumah tangga prasejahtera, UMKM, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 23 dan 24 November 2023, dimulai dari pukul 08.00 hingga selesai, di berbagai lokasi di Wilayah Kota Madiun.
Monitoring dan Evaluasi dilakukan beberapa lokasi termasuk di Hotel Setia Budi, Hotel Purbaya, RM. Serasa Desa, RM. Omah Cabe, RM. Mie Bledek, Gemar Coffee.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini berhasil menunjukkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap kebijakan penggunaan LPG 3 Kg yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Satpol PP dan Damkar Kota Madiun dan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur bersama instansi terkait akan terus melakukan upaya pengawasan untuk menjaga kelancaran distribusi dan penggunaan LPG menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.
Kota Madiun, 19 Oktober oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun bersama dengan jajaran Bea dan Cukai, Polres Madiun Kota, Kodim 0803 Madiun, Dinas Perdagangan dan Kejaksaan berhasil mengungkap praktik ilegal di jalan Kemuning Oro-Oro Ombo Kartoharjo. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 56 lembar cukai yang sudah dilepas dari bungkus rokok legal untuk diperjual belikan kembali.
Dalam keterangannya, Kasi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas sekaligus selaku Plt. Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satpol PP Dan Damkar Kota Madiun, Hari Andri Asmoro, A.Md mengungkapkan bahwa pemilik toko diduga melakukan dua pelanggaran terkait Barang Kena Cukai. Pertama, menjual rokok tanpa cukai dengan harga yang jauh lebih murah dari pasar resmi. Kedua, pemilik toko juga memperjual belikan kembali cukai rokok yang sudah dilepas kepada pihak lain.
“Dalam hal ini, memperoleh keuntungan besar dengan menjual rokok tanpa cukai, tetapi juga adanya potensi kerugian pendapatan negara dengan menjual kembali cukai yang dilepasnya kepada pihak lain” ungkap Hari Andri A.
Operasi gabungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota madiun untuk memerangi perdagangan rokok ilegal dan melindungi pendapatan negara dari sektor cukai. Selanjutnya, barang bukti diserahkan kepada petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun untuk proses penyelidikan dan penindakan lebih lanjut. Pemerintah Kota Madiun melalui instansi terkait berkomitmen untuk terus memberantas perdagangan rokok ilegal di Kota Madiun
Kota Madiun, 13 Oktober 2023 – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Madiun memimpin kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam acara yang dihadiri oleh 91 peserta dari pekerja sosial masyarakat (PSM) di tiap kelurahan dan pramuka, Kepala Satpol PP dan Damkar, Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si menyampaikan pentingnya penegakan peraturan daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Satpol PP dan Damkar, Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si menguraikan tugas pokok Satpol PP dan Damkar, yang meliputi penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat (Linmas), serta pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Ia menyatakan bahwa keberadaan Satpol PP di masyarakat bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menegakkan aturan yang telah ada.
Dalam upaya menata dan menertibkan kegiatan ekonomi masyarakat, beliau memberikan apresiasi kepada warga yang berusaha mandiri untuk mencari nafkah. Namun, ia juga menegaskan pentingnya menjalankan usaha dengan benar, termasuk memilih lokasi yang tepat untuk berjualan guna menghindari gangguan terhadap lalu lintas dan ketertiban umum.
Pengamen jalanan menjadi salah satu sorotan dalam sosialisasi ini. Meskipun diakui bahwa mereka mencari nafkah, pengamen jalanan di perempatan jalan dinilai mengganggu ketertiban dan juga membahayakan diri dan orang lain.
Dalam menjawab dilema ini, Kepala Satpol PP dan Damkar, Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si mengingatkan bahwa melarang pengamen jalanan bukanlah solusi, namun lebih kepada tidak memberi mereka uang. Laporan dari masyarakat tentang keberadaan pengamen ini diharapkan dapat membantu Satpol PP dalam menegakkan ketentraman di kota ini.
Selain itu, Satpol PP juga membahas tugas penindakan terkait dengan barang kena cukai ilegal (BKC). Kegiatan ini untuk pengumpulan informasi dan untuk memerangi peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Madiun.
Dengan kegiatan sosialisasi ini, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun berharap agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi peraturan daerah demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kesadaran ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga Kota Madiun.
Madiun, 15 September 2023 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun menggelar operasi pasar dengan fokus pada pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah kota.
Operasi pasar yang berlangsung pada hari jumat (15/09) ini melibatkan sejumlah petugas Satpol PP dan Damkar Kota Madiun yang bekerja sama dengan Polres Madiun Kota, Kodim 0803 DSJ, Bea Cukai Madiun, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dan Dinas Perdagangan Kota Madiun.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dan sejumlah lokasi telah diperiksa secara menyeluruh, para petugas tidak berhasil menemukan barang-barang kena cukai ilegal atau pelanggaran terkait lainnya. Keadaan ini menjadi kejutan, mengingat tingginya perhatian Satpol PP, Bea Cukai Madiun dan aparat kepolisian terhadap masalah ini.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono.,S.STP.,M.Si mengungkapkan, “Kami telah melakukan operasi ini sesuai dengan standar operasional prosedur dan berdasarkan informasi yang kami terima. Meskipun tidak ada penemuan dalam operasi ini, kami akan terus berkomitmen dalam upaya memerangi barang ilegal di wilayah kita.”
Kota Madiun, 25 Agustus 2023 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 dan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka yang ke-62, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Madiun menggelar event istimewa yang tak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kegiatan yang diadakan di rowo bening, Edupark ini berhasil memadukan rangkaian acara senam bersama Walikota dan jalan santai dengan gerakan peduli lingkungan.
Acara yang dipandu oleh Walikota Madiun ini memiliki dimensi ganda: memberikan edukasi tentang pentingnya penegakan hukum terkait barang kena cukai serta mengedukasi masyarakat akan peran penting pramuka dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Pesan utama dalam sosialisasi ini adalah pentingnya mendukung pemasukan negara melalui pajak serta bagaimana rokok ilegal dapat merusak masa depan generasi muda.
Dalam rangkaian jalan santai yang dilakukan di sepanjang jalur hijau : start pintu utara ngrowo bening edupark, jalan Abdurrahman saleh, jalan kapten saputra, jalan gulun, jalan semangka, jalan jeruk, jalan manggis, dan finis pintu masuk Selatan ngrowo bening edu park. peserta dari berbagai kalangan sekolah termasuk anggota pramuka dari tingkat penegak SMP/SMA aktif mengumpulkan sampah yang ada di sekitar jalur tersebut. Akan tetapi, kegiatan pemungutan sampah ini dirancang menjadi lomba, di mana peserta yang berhasil mengumpulkan sampah terbanyak akan dinobatkan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah menarik.
Selain pemungutan sampah, setiap peserta pramuka juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah melalui undian. Hadiah-hadiah menarik seperti sepeda listrik, sepeda angin, dan kulkas dan sepeda menjadi daya tarik tambahan bagi para peserta untuk aktif dalam acara tersebut.
Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun menekankan pentingnya peran pramuka dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. “Generasi muda, terutama pelajar, memiliki peran kunci dalam mensukseskan upaya gempur rokok ilegal yang kami inisiasi. Mereka sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan bisa membantu kita terhadap peredaran barang ilegal seperti rokok illegal dengan cara melaporkan kepada kita . Dengan memberikan edukasi tentang ciri-ciri rokok ilegal, kami berharap peredaran rokok ilegal di kota madiun dapat diberantas dan dicegah sehingga pemasukan untuk negara (dalam Bidang Cukai ) bisa digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat.
Acara yang menggabungkan semangat peringatan HUT RI RI ke 78 dan HUT Pramuka ke 62 ini diharapkan tidak hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga memberikan dampak positif dalam edukasi masyarakat mengenai pentingnya penegakan perundang-undangan dan peran aktif dalam menjaga lingkungan serta masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
Kota Madiun, Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan barang kena cukai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun bekerja sama dengan Bea Cukai Madiun telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait barang-barang yang terkena cukai serta pentingnya mematuhi aturan perpajakan.
Kegiatan sosialisasi ini diadakan di aula kantor kecamatan Kartoharjo jalan Pelitatama no 54 Kota Madiun pada hari ini selasa (22/8). Turut hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Bea Cukai, serta ibu-ibu penggerak PKK Kota Madiun yang memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap aturan barang kena cukai.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang barang-barang yang terkena cukai. “Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat akan lebih paham mengenai jenis barang yang dikenai cukai, besaran cukai yang harus dibayar, serta pentingnya mematuhi regulasi perpajakan,” ujar Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si
Selain itu, Perwakilan Kantor Bea Cukai Madiun, Iwan Hermawan juga menambahkan bahwa sosialisasi ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan. “Kami siap memberikan informasi yang akurat mengenai cara perhitungan cukai dan dampak positif dari mematuhi aturan ini. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran cukai yang tepat,”
Kegiatan sosialisasi ini meliputi pemaparan mengenai jenis-jenis barang yang terkena cukai, cara perhitungan besaran cukai, serta manfaat yang dihasilkan dari penerimaan cukai bagi pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah lainnya. Para ibu-ibu penggerak PKK sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, dan mereka berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Diharapkan, kolaborasi antara Satpol PP dan Damkar Kota Madiun dan Bea Cukai dalam menyebarkan informasi tentang peraturan barang kena cukai kepada penggerak PKK ini akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan yang lebih baik.
KOTA MADIUN- Dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun telah melaksanakan sosialisasi peraturan daerah terkait pemasangan alat peraga politik. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik dan memastikan semua pihak patuh pada peraturan yang berlaku.
Ketua Dewan Kota Madiun, yang juga menjadi narasumber utama dalam acara tersebut, menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini. Beliau menyoroti pentingnya penegakan Peraturan Daerah] (Perda) dalam konteks persiapan Pemilu. “Saat kita mendekati Pemilu, suasana seringkali memanas, dan risiko gesekan meningkat. Sosialisasi ini dirancang untuk mencapai kesepakatan tentang pemasangan alat peraga agar Pemilu berjalan lancar dan tertib,” kata Ketua Dewan.
Beliau menekankan bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas menjalankan perda dengan independen dan tanpa pengaruh politik. “Saya yakin Satpol PP menjalankan tugas sesuai perda dan bukan untuk tujuan politik. Pengurus partai diminta untuk mematuhi aturan daerah dan komitmen yang telah ditetapkan.”
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono,S.STP.,M.Si dalam kesempatan tersebut, memberikan arahan kepada pengurus partai politik dan pelaku usaha peraga. Dengan tegas, beliau menyampaikan harapan untuk Pemilu yang aman, nyaman, tertib, dan adil. “Kami melakukan sosialisasi ini sebagai langkah proaktif dalam menjaga ketentraman menjelang Pemilu. Kami memahami risiko yang kami hadapi, dan upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak.”
Pentingnya pemahaman akan aturan pemasangan alat peraga dalam konteks Pemilu juga ditegaskan. Kepala Bappeda menyoroti bahwa pemasangan alat peraga harus sesuai dengan ketentuan yang ada. “Kami ingin Kota Madiun menjadi contoh dalam menjalankan aturan dengan baik. Pelanggaran tidak akan ditoleransi. Mulai tahun 2024, pajak untuk pemasangan reklame politik, sosial, dan keagamaan tidak akan diberlakukan.”
Dan dalam hal ini Walikota Madiun sebagai narasumber juga menekankan bahwa kerja sama dan patuh pada aturan akan memberikan dampak positif bagi ketertiban dan ketentraman menjelang Pemilu 2024. Dengan pemantauan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, Pemerintah Kota Madiun berharap dapat memberikan teladan bagi daerah lain dalam menjalankan proses demokrasi yang transparan dan bermartabat.
Madiun, 23 Juli 2023 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Bea Cukai Madiun menggelar acara lomba senam aerobic bertajuk “Lomba Senam Aerobic Competition, Piala Walikota Madiun” di halaman Gor Stadion Wilis Kota Madiun.
Acara tersebut juga dijadikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, serta memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Madiun dan Kantor Pengawasan dan Bea Cukai untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang ketentuan perundang-undangan terkait cukai, khususnya dalam pencegahan penyalahgunaan cukai pada rokok ilegal. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dengan ciri khas tertentu, termasuk rokok, menjadi fokus utama dalam sosialisasi ini.
Dalam acara tersebut, Dra. Yuni Setyowati, S.Pd Ketua Pengurus PKK Kota Madiun turut berbicara dan menyampaikan perannya tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pembina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan masing-masing. Melalui peran tersebut, PKK turut serta dalam mengontrol roda jual beli dan produksi barang di masyarakat, termasuk menghalau produsen dan penjual rokok ilegal. Selain itu, PKK juga mengajak seluruh anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam menekan konsumsi rokok sebagai upaya menjaga kesehatan.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono, S.STP.,M.Si menjelaskan bahwa bekerjasama dengan kantor pengawasan bea cukai dan polres madiun kota merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihaknya. Sosialisasi tentang rokok ilegal telah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pertemuan klasikal dengan kelompok masyarakat tertentu serta tokoh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Ketua PKK juga ikut diundang karena beliau punya jajaran sampai RT RW dan Dasawisma untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang rokok ilegal.
Selain itu, kegiatan olahraga seperti lomba senam aerobic juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kegiatan budaya yang melibatkan berbagai segmen masyarakat. Hasil pengawasan di Kota Madiun menunjukkan kesadaran masyarakat yang luar biasa, yang berkontribusi pada tidak ditemukannya rokok ilegal di wilayah kota madiun.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun juga mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal dengan melaporkan temuan kepada pihak berwenang seperti Satpol PP Dan Damkar Kota Madiun, Bea Cukai, dan Kepolisian. Harapannya, semua pihak akan taat pada perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kegiatan yang tertib dalam masyarakat. Peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat di seluruh Indonesia oleh karena itu mari kita berantas rokok illegal.
Dengan adanya Lomba Senam Aerobic Competition, Piala Walikota Madiun, diharapkan pesan edukatif tentang pencegahan rokok ilegal semakin tersebar luas, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menekan peredaran produk ilegal yang merugikan banyak pihak. Melalui berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat diminimalisir dan kesadaran masyarakat terhadap perundang-undangan cukai semakin meningkat, Kota Madiun zero rokok ilegal.
